CENDEKIAMEDIA, MAKASSAR - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di hadapan kader saat menghadiri Rakorda PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026). Jokowi menegaskan dirinya telah resmi menjadi bagian dari PSI sejak 14 Oktober 2025.
Jokowi bahkan membacakan nomor keanggotaan yang tertera pada KTA tersebut di hadapan jajaran pengurus PSI. Ia mengatakan kartu itu ditunjukkan untuk menegaskan statusnya setelah selama ini masih ada pihak yang mempertanyakan posisinya di PSI.
“Bahwa saya itu sudah masuk menjadi keluarga besar PSI sejak 14 Oktober 2025. Sudah setahun yang lalu, banyak yang enggak percaya, saya sekarang buka saja kartu anggota saya ini,” kata Jokowi dalam Rakorda PSI Kota Bandung.
Jokowi kemudian menunjukkan KTA tersebut kepada peserta Rakorda dan membacakan nama serta nomor keanggotaannya. Ia menutup pernyataannya dengan meminta agar tidak ada lagi pihak yang meragukan statusnya sebagai bagian dari keluarga besar PSI.
Jokowi juga menjelaskan alasan memilih Bandung untuk membuka status keanggotaannya secara terbuka. Menurut dia, struktur PSI di Kota Bandung telah rampung sehingga dirinya dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep hadir dalam agenda tersebut.
Sekretaris Dewan Pakar DPP PSI Muhammad Surya menilai kemunculan KTA tersebut tidak hanya berkaitan dengan status keanggotaan Jokowi. Menurutnya, bergabungnya mantan presiden ke dalam PSI membawa konsekuensi bagi partai untuk memperkuat struktur, kaderisasi dan kerja organisasi.
“Masuknya seorang mantan orang nomor satu di RI ke dalam struktur partai membawa konsekuensi organisasi. Kehadiran Jokowi tidak cukup menjadi simbol atau daya tarik politik,” kata Surya dalam keterangannya.
Surya mengatakan energi dari kehadiran Jokowi perlu diterjemahkan ke dalam penguatan struktur dan kerja nyata kader di masyarakat. Ia menilai momentum tersebut dapat memperkuat kerja yang selama ini telah dilakukan kader PSI.
Menurut Surya, pilihan Bandung sebagai lokasi Jokowi menunjukkan KTA juga memiliki konteks tersendiri. Jokowi tidak membuka status tersebut dalam forum nasional di Jakarta, melainkan dalam forum organisasi daerah yang struktur DPC dan DPRt-nya disebut telah rampung.
“Pesannya menjadi lebih dekat dengan kerja partai di tingkat bawah,” ujar Surya.
Surya juga menyoroti pernyataan Jokowi mengenai parliamentary threshold yang disampaikan dua hari sebelum Rakorda PSI Bandung. Saat ditemui di Solo pada Kamis (24/9), Jokowi mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan angka ambang batas parlemen yang nantinya diputuskan, apakah 5, 6, 7 atau 8 persen.
Jokowi menyerahkan keputusan mengenai angka parliamentary threshold kepada DPR, fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah. Ia juga menyatakan berapa pun angka yang diputuskan harus menjadi pilihan yang terbaik untuk negara.
Surya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut menunjukkan bahwa kerja organisasi menjadi hal yang perlu diperhatikan PSI. Menurutnya, masa depan partai tidak semata-mata bergantung pada angka parliamentary threshold yang belum diputuskan.
“Pada titik ini, dua pesan Jokowi bertemu, soal tempat menunjukkan bahwa kerja politik tidak harus selalu dimulai dari panggung Jakarta dan soal parliamentary threshold menunjukkan bahwa masa depan PSI tidak seharusnya digantungkan pada angka yang belum diputuskan,” kata Surya.
Sebelumnya, status Jokowi sebagai anggota PSI telah menjadi perhatian publik sejak partai tersebut mulai dikaitkan dengannya. Dalam perkembangannya, Jokowi baru secara terbuka menunjukkan KTA fisik miliknya pada Rakorda PSI Kota Bandung dan menyebut tanggal keanggotaannya yakni 14 Oktober 2025.
Dengan ditunjukkannya KTA tersebut, Surya menyebut tantangan berikutnya berada pada bagaimana momentum itu diterjemahkan menjadi kerja organisasi. Ia menyebut penguatan struktur, kaderisasi dan kepercayaan masyarakat sebagai bagian yang perlu dikerjakan kader PSI setelah momentum tersebut.