CENDEKIA MEDIA — Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa kapal milik Indonesia, termasuk tanker Pertamina, tetap harus mengikuti sejumlah protokol sebelum dapat melintasi Selat Hormuz.
Menurutnya, dalam situasi konflik atau ketegangan kawasan, setiap kapal yang hendak melintas wajib memenuhi prosedur tertentu. Protokol tersebut mencakup negosiasi serta persyaratan teknis dan keamanan yang harus dipatuhi.
"Pada masa perang, ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait kapal-kapal yang hendak melewati Selat Hormuz, di antaranya adalah negosiasi dengan pihak keamanan Republik Islam Iran," kata Dubes Boroujerdi, Sabtu (11/4).
Ia menjelaskan, aturan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan Iran terhadap jalur strategis Selat Hormuz, yang menjadi salah satu rute penting perdagangan energi dunia. Oleh karena itu, tidak semua kapal dapat langsung melintas tanpa melalui proses yang ditetapkan.
Pemerintah Indonesia sendiri masih terus melakukan komunikasi dan diplomasi dengan pihak Iran agar kapal Pertamina dapat memperoleh izin melintas dengan aman. Upaya ini dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk koordinasi antara kementerian terkait dan perwakilan diplomatik di kedua negara.
Di sisi lain, situasi di kawasan Timur Tengah yang masih memanas turut memengaruhi kebijakan pelayaran di Selat Hormuz. Kondisi ini membuat proses perizinan menjadi lebih ketat dan memerlukan kehati-hatian tinggi dari semua pihak.
Meski demikian, Iran membuka peluang melalui jalur komunikasi dan negosiasi, selama seluruh persyaratan dan protokol yang berlaku dapat dipenuhi. (*)
Menurutnya, dalam situasi konflik atau ketegangan kawasan, setiap kapal yang hendak melintas wajib memenuhi prosedur tertentu. Protokol tersebut mencakup negosiasi serta persyaratan teknis dan keamanan yang harus dipatuhi.
"Pada masa perang, ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait kapal-kapal yang hendak melewati Selat Hormuz, di antaranya adalah negosiasi dengan pihak keamanan Republik Islam Iran," kata Dubes Boroujerdi, Sabtu (11/4).
Ia menjelaskan, aturan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan Iran terhadap jalur strategis Selat Hormuz, yang menjadi salah satu rute penting perdagangan energi dunia. Oleh karena itu, tidak semua kapal dapat langsung melintas tanpa melalui proses yang ditetapkan.
Pemerintah Indonesia sendiri masih terus melakukan komunikasi dan diplomasi dengan pihak Iran agar kapal Pertamina dapat memperoleh izin melintas dengan aman. Upaya ini dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk koordinasi antara kementerian terkait dan perwakilan diplomatik di kedua negara.
Di sisi lain, situasi di kawasan Timur Tengah yang masih memanas turut memengaruhi kebijakan pelayaran di Selat Hormuz. Kondisi ini membuat proses perizinan menjadi lebih ketat dan memerlukan kehati-hatian tinggi dari semua pihak.
Meski demikian, Iran membuka peluang melalui jalur komunikasi dan negosiasi, selama seluruh persyaratan dan protokol yang berlaku dapat dipenuhi. (*)