CENDEKIA MEDIA - Harga minyak dunia kembali menembus level psikologis US$115 per barel. Lonjakan ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal tekanan baru bagi perekonomian global, termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.

Kenaikan tajam tersebut dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah yang meluas hingga mengganggu jalur distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz dan Laut Merah.

Berita ini menjadi perhatian publik dan mengajak masyarakat untuk memahami duduk perkara yang sebenarnya.

Dalam situasi ini, risiko krisis energi semakin nyata, sementara kepastian akhir konflik masih belum terlihat.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai lonjakan harga minyak menghantam ekonomi Indonesia dari dua sisi sekaligus, yakni pasokan dan harga.

Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz mengganggu suplai global, sementara di saat bersamaan harga minyak melonjak tajam. Kombinasi ini berdampak langsung pada negara importir seperti Indonesia.

Perkembangan situasi ini akan terus dipantau dan diupdate melalui berbagai kanal resmi.

"Indonesia itu kan net importer. Impor minyaknya itu sangat besar, kalau gak salah 1,2 juta barel per hari. Nah, dengan kenaikan harga yang mencapai di atas US$100 tadi, maka defisit yang digunakan untuk membayar itu kan semakin besar," ujarnya dilansir dari CNNIndonesia, Senin (30/3).

Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan terbaik.

Ia mencatat tekanan terhadap rupiah sudah terlihat dengan pelemahan hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS. Kondisi ini memperburuk beban pembayaran impor energi.

Selain itu, kenaikan harga minyak juga memicu imported inflation. Harga energi yang tinggi akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara luas. 

Dari sisi fiskal, Fahmy menilai pemerintah menghadapi dilema besar. Jika harga BBM subsidi dipertahankan, beban APBN akan membengkak signifikan. Namun, jika harga dinaikkan, dampaknya langsung terasa ke masyarakat.

"Kalau subsidi dipertahankan, harga BBM subsidi tidak naik, maka beban dari APBN itu akan semakin berat. Tapi kalau dinaikkan, inflasi naik dan daya beli turun," jelasnya.

Ia mengingatkan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi berpotensi menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan, jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini bisa memicu persoalan sosial.

Untuk menahan beban fiskal, ia menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran, termasuk memangkas pos belanja yang dinilai kurang prioritas.

Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melihat dampak signifikan pada sektor riil, terutama manufaktur.

Kenaikan harga energi dan bahan baku akan meningkatkan biaya produksi, khususnya bagi industri dengan intensitas energi tinggi seperti petrokimia. Di sisi lain, pelemahan daya beli membuat pelaku usaha sulit menaikkan harga jual.

"Margin laba mereka akan tergerus, kalau mereka nggak bisa membebankan biaya ini kepada konsumen," ujarnya.

Selain manufaktur, sektor transportasi dan logistik juga menghadapi tekanan besar. Kenaikan harga BBM non-subsidi akan meningkatkan biaya operasional penerbangan, pelayaran, hingga distribusi barang.

Sebagai negara kepulauan, kenaikan ongkos logistik di Indonesia berpotensi langsung mendorong kenaikan harga barang di berbagai daerah.

"Jadi biaya transportasi dan logistik itu akan terkena dampak juga, negatif karena biaya operasionalnya pasti akan meningkat. Itu penerbangan, jasa pengiriman barang, kapal laut," jelas Fabby.

"Nah Indonesia ini menjadi masalah karena kita negara kepulauan. Banyak angkutan barang kita itu antar pulau itu menggunakan kapal. Kalau harga BBM naik, pastinya akan naik juga tuh biaya angkutan. Sehingga kalau harga angkutan naik kan harga barang naik" lanjutnya.

Fabby menambahkan, dampak ke masyarakat tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi melalui efek berantai atau second round effect.

Kenaikan biaya logistik dan distribusi akan diteruskan ke harga barang konsumsi. Pada akhirnya, masyarakat tetap menanggung kenaikan biaya hidup meski harga BBM subsidi belum berubah.

Di sisi lain, pasar modal juga berpotensi tertekan akibat meningkatnya ketidakpastian global. Sentimen risk off membuat investor cenderung menarik dana dari aset berisiko seperti saham.

Meski demikian, sektor energi seperti batu bara justru berpotensi diuntungkan dari kenaikan harga komoditas. Fabby menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk meredam dampak.

Pertama, memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat memahami potensi krisis dan tidak hanya diyakinkan soal ketersediaan pasokan.

Kedua, menekan konsumsi BBM untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama dalam skenario terburuk jika pasokan global terganggu lebih parah
.

Ketiga, mencari sumber pasokan alternatif di luar kawasan konflik.

Keempat, mulai membuka opsi penyesuaian harga energi agar beban APBN tidak sepenuhnya tersedot untuk subsidi.

Menurut Fabby,  pemerintah harus menyiapkan paket stimulus ekonomi, termasuk bantuan sosial, untuk menahan perlambatan ekonomi.

"APBN akan dibutuhkan untuk memberikan stimulus ekonomi tadi dan bantalan untuk perlindungan sosial. (APBN) tidak bisa dihabiskan semuanya untuk subsidi BBM. Berarti konsekuensinya harga BBM harus disesuaikan. Nah ini yang perlu dilakukan pemerintah dalam waktu 2 minggu ke depan," tegasnya. (*)